Bandar Lampung – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menemukan 8 pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan kampanye calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Pelanggaran ini meliputi unsur ASN hingga anggota Polri.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung Tamri Suhaini mengatakan jumlah pelanggaran tersebut telah teregistrasi di 5 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
“Data pelanggaran yang kami inventarisasi dari Bawaslu kabupaten/kota jumlahnya ada 8 pelanggaran dan seluruhnya telah teregistrasi di masing 5 Bawaslu kabupaten/kota,” katanya, Kamis (10/9/2024).
Dia menjelaskan dari 8 pelanggaran tersebut ada unsur pidana yang melibatkan netralitas ASN, kepala desa, pejabat daerah, hingga anggota Polri.
“Seluruhnya ada unsur pidananya, jadi melibatkan netralitas ASN, kepala desa, pejabat daerah kemudian anggota Polri hingga praktik politik uang,” jelasnya.
Adapun data 8 pelanggaran netralitas yang telah teregistrasi yakni di Kota Metro 1 pelanggaran, Lampung Tengah 2 pelanggaran, Lampung Selatan 2 pelanggaran, Pesawaran 1 pelanggaran, dan Pesisir Barat 2 pelanggaran.
Tamri merincikan pelanggaran di Lampung Selatan terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh kepala desa, dan praktik politik uang dalam pasar murah. Kemudian pelanggaran pemilihan di Lampung Tengah terkait keterlibatan anggota Polri pada acara peringatan Hari Raya Galungan yang diselenggarakan oleh calon.
“Kebetulan anggota Polri yang diundang adalah Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) setempat. Saat ini, pelanggaran netralitas mengarah ke pidana pemilihan untuk calon,” ujar Tamri.
Untuk Pesisir Barat, pelanggaran netralitas diduga dilakukan oleh kepala desa dan ASN Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Kemudian di Pesawaran, pelanggaran yang dimaksud yakni dilakukan oknum camat yang ketahuan membawa alat peraga kampanye (APK) di mobil dinas.
“Di Pesawaran terkait netralitas Camat Negeri Katon. Ada juga dugaan pelanggaran netralitas di Lampung Timur, tapi masih dalam tahap proses akan diregistrasi,” tandasnya.