Kebutuhan pupuk subsidi untuk sektor pertanian Indonesia diperkirakan mencapai 14,5 juta ton pada tahun 2025, namun alokasi yang disediakan oleh pemerintah hanya sebesar 9,55 juta ton. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi pupuk subsidi ini menambah kekhawatiran petani tentang keterbatasan pasokan dan harga yang semakin tinggi, yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian di seluruh negeri.
Menurut data Kementerian Pertanian (Kementan), pada tahun 2025, permintaan pupuk subsidi di sektor pertanian dipicu oleh meningkatnya luas area tanam dan kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, dengan alokasi yang terbatas, banyak petani mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga yang wajar dan terjangkau.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dalam keterangannya menyatakan bahwa meskipun kebutuhan pupuk terus meningkat, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam memenuhi seluruh permintaan. “Kami terus berupaya agar alokasi pupuk subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Namun, dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita harus memprioritaskan alokasi kepada petani yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Sementara itu, petani di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, mengeluhkan pasokan pupuk subsidi yang sering kali terlambat datang atau bahkan tidak mencukupi untuk seluruh kebutuhan tanaman. Rudi, seorang petani padi asal Jawa Barat, mengatakan bahwa sering kali ia harus membeli pupuk dengan harga lebih tinggi di pasar gelap untuk memenuhi kebutuhan tanamannya. “Dengan harga yang semakin tinggi, hasil panen saya pun semakin menurun. Pupuk subsidi sangat membantu, tapi alokasinya sangat terbatas,” ujarnya.
Keterbatasan pupuk subsidi juga berdampak pada ketimpangan distribusi, di mana petani di daerah tertentu sulit mendapatkan pupuk subsidi meski telah terdaftar dalam program, sementara di daerah lain mengalami kelebihan pasokan. Hal ini disebabkan oleh sistem distribusi yang belum sepenuhnya optimal, serta penyaluran yang kurang merata.
Di sisi lain, beberapa pihak menilai bahwa ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alokasi ini menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijakan pupuk subsidi. Pengamat ekonomi pertanian, Dr. Anwar Ahmad, mengatakan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali mekanisme distribusi dan alokasi pupuk agar dapat lebih tepat sasaran. “Jika ini dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat besar pada produksi pangan nasional, terutama pada komoditas strategis seperti beras, jagung, dan kedelai,” ujar Anwar.
Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dikabarkan sedang mengkaji kemungkinan untuk menambah alokasi pupuk subsidi pada tahun depan dengan mempertimbangkan efisiensi distribusi dan pemanfaatan teknologi yang lebih baik. Namun, langkah ini masih memerlukan waktu dan koordinasi yang matang.
Dengan tantangan yang ada, petani berharap pemerintah dapat segera menemukan solusi yang lebih efektif untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi yang memadai, agar mereka dapat terus berproduksi dengan biaya yang lebih terjangkau dan hasil yang optimal.