Lampungku39– Pemerintah akan membangun dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada tahun ajar 2025/2026.
Berbeda degan sekolah pada umumnya atau dalam kata lain sekolah rakyat ini ora umum. Menyadur Tempo.co— Sekolah Rakyat tidak masuk skup Kementerian Pendidikan melainkan masuk radar Kementerian Sosial.
Target pemerintah pada tahun ajaran itu, mengoprasikan 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat bahkan sampai menggandeng Eks Menteri Pendidikan M. Nuh untuk menjabat sebagai Ketua Tim Formatur di program pendidikan dan sosial tersebut.
Menteri Sosial era Prabowo Gibran Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul memilih eks M. Nuh menjadi Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat karena legitimasi serta memiliki kapasitas untuk mengawal penyelenggaraan program pendidikan sosial itu.
Apa itu Sekolah Rakyat? Adalah program Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak keluarga tidak mampu yang masih di bawah asuhan orangtua sehingga mereka mendapat pembinaan.
Menurut Mensos, pembangunan Sekolah Rakyat seperti sekolah asrama atau boarding school yang sepenuhnya gratis untuk bisa mengakomodir kebutuhan pendidikan pelajar kelompok miskin dan miskin ekstrem dari jenjang SD, SMP, SMA dan sederajat.
April Tahun 2025, pemerintah akan menggelar seleksi siswa baru, guru dan tim pengajar untuk Sekolah Rakyat.
M. Nuh selaku Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat mengatakan bahwa proses seleksi siswa baru mempertimbangkan klister sosial atau desil ekonomi di masing-masing daerah.
Karena Sekolah Rakyat ini tidak memiliki kapasitas yang luar biasa, maka proses seleksi akan benar-benar memastikan hanya siswa yang sangat membutuhkan serta punya semangat belajar tinggi dan syarat utama bagi calon siswa yang hendak mendaftar ialah tingkat kemiskinan dan kemampuan akademik.
Sejauh ini untuk guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat, M. Nuh mengatakan bahwa pihaknya sudah memetakan sekitar 60 ribu guru lulusan PPG berdasar wilayahnya masing-masing.
Pertanyaannya apakah Provinsi Lampung memerlukan Sekolah Rakyat? Kenyataannya angka kemiskina di Lampung pada bulan Maret tahun 2024 tercatat oleh Badan Pusat
Statistik ada sekitar 1.002,41 jiwa dan di Bandar Lampung yang merupakan ibukota pemerintahan hingga industri saja ada 90,51 jiwa.
Pemerintah Provinsi Lampung sudah menyiapkan dua lokasi pembangunan Sekolah Rakyat daam rangka mendukung program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial ini.
Plh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung M. Firsada mengatakan pihaknya sudah menyiapkan dua alternatif lokasi lahan Sekolah Rakyat yang luasnya 5 hektar yakni di SMK Unggul Terpadu di Selusuban Lampung Tengah dan UPTD Mardi Guna di Lempasing Pesawaran.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan justru memberi komentar yang agak berbeda untuk program sekolah rakyat ini. Melansir jejak digital pada Rabu, 19 Maret 2025, ia memberikan warning bagi pembangunan Sekolah Rakyat agar tidak akan menguras anggaran.
Ia meminta agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Lampung matang dipertimbangkan, mulai dari tahap perencanaan hingga teknis pelaksanaannya saat sudah berjalan.
Menurut Yanuar, meskipun program ini bertujuan baik, perencanaan yang matang sangat diperlukan agar tidak menjadi beban bagi anggaran daerah.
Menurutnya, Sekolah Rakyat ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Saat ini, masih banyak sekolah yang membutuhkan renovasi dan fasilitas yang tidak layak, itu yang harus menjadi prioritas.
Melihat kondisi keuangan daerah dan pusat saat ini, Yanuar menilai sebaiknya fokus diarahkan pada perbaikan sekolah-sekolah yang sudah ada dan peningkatan fasilitasnya.*