Lampungku39– Satire mekanisme solidaritas masyarakat kepada pemerintah kabupaten sudah marak terjadi, utamanya dalam bidang akses jalan rusak yang tak kunjung ada perbaikan dan terkesan dibiarkan. Tak percaya, cari saja dalam media sosial.
Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Metro, Tanggamus dan kabupaten yang lain menjadi fokus utama pemberitaan konten digital terkait mekanisme solidaritas bertajuk satire dari masyarakat kepada pemerintah daerah.
Kota Bandar Lampung sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan hingga pendidikan Provinsi Lampung jangan sampai mengalami mekanisme solidaritas bertajuk satire. Sebab saat ini, Bandar Lampung sudah mengalami krisis lingkungan. Indikasinya adalah banjir bandang pada awal tahun 2025 dan genangan banjir di kelurahan Pidada, Panjang Utara akibat kelalaian pengawasan pemerintah terhadap perusahaan besar yang menanam pipa di dalam drainase.
Dalam jejak digital, Camat Panjang mengatakan bahwa Walikota Eva Dwiana sudah berkunjung ke lokasi terdampak namun banjir masih terjadi yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mengindahkan Perda Nomor 2 Tahun 2023 yang menyoal tanggung jawab sosial perusahaan.
“Bunda Eva dulu pernah datang langsung kesini. Dan ketemu dengan perwakilan perusahaan, janjinya saluran drainase dibuka. Tapi nyatanya bohong,” kata Hendri Satria Jaya, melansir Lampost.co, Minggu, 9 Februari 2025.
Penting bagi Gubernur Lampung terpilih yakni RMD untuk bertindak dalam krisis integrative guna menghalau satire mekanisme solidaritas masyarakat terhadap kelemahan Pemkot Bandar Lampung memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut.
Minimal, Gubernur Lampung sebagai pimpinan tertinggi di provinsi ini mesti mengintervensi pemerintah kota dalam melakukan pengawasan terkait perusahaan yang merusak lingkungan dan berdampak pada bencana tahunan. Sebab sudah ada korban meninggal dalam banjir bandang di awal tahun 2025 ini.
Namun agak skeptis gubernur terpilih mampu mengintervensi pemerintah kota mengingat RMD dan Eva Dwiana pernah saling bersama sebagai Anggota DPRD dan dalam pertarungannya, Eva lebih unggul karena mendulang suara terbanyak pada periode itu.
Baru kemudian RMD mendapat berkah setelah Prabowo-Gibran sebagai capres dari Gerindra memenangkan kontestasi Pilpres, nama RMD muncul sebagai tokoh politik muda yang dipercaya menjadi calon Gubernur, bukan Calon Walikota untuk bertarung melawan Eva Dwiana, meski sangat mungkin bahwa mereka bertarung dalam bursa Cawalkot maka pemenangnya Eva Dwiana.
Skeptis? Ya tentu skeptis tentang apakah RMD mampu mengitervensi Eva Dwiana dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan yang merusak lingkungan, maka penting bagi RMD menunjukan kepercayaan dirinya dalam memimpin Lampung, agar mekanisme solidaritas bertajuk satire kepada pemerintah daerah tidak melulu berlangsung dan menular ke titik pusat pemerintahan serta perdagangan hingga pendidikan seperti kota Bandar Lampung ini.
Sekadar pengingat, kejadian penanaman pagar laut di pesisir Banten yang dugaan sementara pelakunya ialah perusahaan seharusnya sudah menjadi alarm bagi pemerintah untuk bersikap tegas dalam krisis integrative yang menimbulkan satire mekanisme solidaritas seperti ini.
Bagaimana mungkin pemerintah bisa berdiri tegak dan percaya diri menjalankan roda kepemimpinan jika seorang nelayan lantang menantang untuk menyelesaikan sendiri permasalahan lingkungan oleh perusahaan yang tak kunjung selesai meski negara memiliki armada dan intelektualitas yang lengkap dalam melakukan penegakkan hukum.***